GPI SBT Peringati 18 Tahun Pemekaran, Mencari Formula Pembangunan Ita Wotu Nusa.


Dialog publik PD GPI SBT Peringati 18 tahun Pemekaran kabupaten Seram Bagian Timur.


GPISLAM.CON, BULA - Kabupaten Seram Bagian Timur dimekarkan berdasar Undang-undang Nomor 40 tahun 2003 tanggal 18 Januari 2003, seiring dengan meningkatnya fungsi pelayanan public maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, sehingga Kelembagaan Daerah menjadi 36 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 15 Dinas, 8 Badan, 8 Bagian, 3 Kantor dan 2 Sekretariat.

Sejak tahun 2003 maka Kabupaten SBT kini sudah berusia 18 Tahun Pemekaran, tentu upaya pembangunan dan penuntasan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah.

Namun masih banyak tugas yang harus diselesaikan merujuk pada angka kemiskinan belum menunjukan penurunan signifikan, stunting, gizi buruk masih saja memenuhi tagline media saat ini, pelayanan publik kita tren diangka ke 3 terakhir di Indonesia, bahkan kualitas mutu pendidikan kita juga berada diangka terakhir di Maluku.

Sehingga hari ini Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) SBT gelar dialog publik dengan tema "HUT Ke-18 SBT, evaluasi kinerja pemerintah daerah, bertempat di Restouran Sigahua Bula. Kamis, (21/01/2021).

Menurut Dahlan Rumesy, SH. Kegiatan ini sebagai langkah dan upaya PD GPI SBT mencari Formulasi yang tepat untuk pembangunan di bumi Ita Wotu Nusa .

"Ini untuk mencari formula yang tepat untuk pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang bertajuk Ita Wotu Nusa"

Bahkan lebih dari pada itu, ia juga menila belum ada progres yang signifikan selama pemekaran SBT 18 Tahun lalu.

"belum ada progres yang signifikan, sejak 18 tahun" tutur Ketua Umum PD GPI SBT ini. Dia kemudian berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan referensi kepada pemerintah terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menentukan program yang tepat demi kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur.

"Saya berharap, kebetulan juga kepala BAPPEDA hadir, semoga kegiatan ini dapat memberikan referensi kepada pemerintah dalam menentukan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" tutup Rumesy.


 



Posting Komentar

0 Komentar